Ketika “cinta” itu harus dipenggal

Upaya Setengah hati memutus rantai ketergantungan nelayan terhadap BBM



Romantisme kisah “percintaan” nelayan nusantara terhadap bahan bakar fosil, nampaknya harus segara diakhiri. Pernyataan ini bukan sekedar isapan jempol belaka, apalagi ditingkah dengan “kerasnya usaha” pemerintah untuk menambah bandrol bahan bakar di bumi pertiwi per 1 april 2012. Nelayan di berbagai penjuru nusantara, saat ini niscaya sedang “galau”, seolah terkena April Mop, lantaran BBM yang selalu mengantar mereka saat melaut, menghilang. Tidak hanya dari SPBU yang memang diperuntukkan untuk nelayan, tetapi juga di SPBU umum.

Sejatinya, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memutus “kisah cinta” Nelayan dan BBM. Dalam catatan diary BiRU, pemerintah dalam pernyataan tidak resminya melalui Wapres Yusuf Kalla, pernah merencanakan kenaikan BBM pada 1 Oktober 2005, menjadi sekitar 70-80%. Kenaikan pertama Maret 2005 rata-rata 29%, ekesesnya ternyata masih belum mampu memutus “cinta” Nelayan pada BBM. Setahun kemudian, Suara Merdeka mencatat, menteri perikanan masa itu, Freddy Numberi, mencoba menyodorkan “cinta yang lain” untuk nelayan, dengan membangun Rumah Biodiesel Mini di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lengkong, Kelurahan Mertasinga, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Jumat 17 Februari 2006. Pelaksananya pun, tidak main-main. Melalui Pusat Riset Teknologi Kelautan (PRTK) di bawah Badan Riset Kelautan dan Perikanan, hambatan krisis energi pada saat itu, rumah biodiesl tersebut dikemas dalam bentuk Proyek Perintis Desa Nelayan Mandiri Energi (PPDNME).
Memang, upaya pemerintah kala itu memang tidak secara langsung memutus ketergantungan nelayan kepada BBM. Kala itu Freddy menyebutkan, kegiatan PPDNME di Cilacap, difokuskan kepada menanam pohon jarak. Luas lahan untuk penanaman akan dikembangkan menjadi 60 hektare, plus kapasitas produksi pemrosesan 100 liter/hari. Entah bagaimana kabar selanjutnya, apakah karena biodiesel yang dihasilkan hanya cukup untuk pengoperasian 10 kapal, sehingga upaya KKP hanya dianggap angin lalu oleh nelayan, sehingga mereka tetap asyik masyuk dengan BBM.

Freddy Numberi, mengemukakan dalam Suara merdeka, bahwa kementeriannya yang “relatif masih muda” memiliki “beban yang harus diemban” sebagai efek krisis energy yang memicu kenaikan harga BBM dan berimbas pada peningkatan kemiskinan di kalangan Nelayan. Semoga saja bukan karena berbagai permasalahan di sektor perikanan, mulai dari isu krisis energi dan penggunaan bahan pengawet formalin pada pengolahan hasil perikanan laut, sehingga kementerian pak Freddy terkesan setengah hati memenggal “cinta Nelayan”.

Empat tahun kemudian, Republika mencatat upaya KKP, saat uji coba aplikasi konversi BBM ke gas bagi kapal nelayan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Lekok, Pasuruan, Jatim, Sabtu 8 Mei 2010. Uji coba ini berhasil, dan tak sampai berganti tahun, kantor berita Antara pada bulan November, mencatat peristiwa penyerahan 200 tabung (compressed natural gas) CNG kepada nelayan di Pelabuhan Nizam Zachman, Jakarta Utara. Menteri KKP masa itu, Fadel Muhammad, menyebutkan bahwa program ini merupakan terobosan agar nelayan dan pengusaha kecil bisa berproduksi secara lebih hemat dan mendapatkan sesuatu yang lebih baik yakni mendapatkan keuntungan yang lebih besar.
Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006, sudah benar-benar serius dalam memutus “cinta” nelayan terhadap BBM, dengan gas sebagai bahan bakar. Nampaknya Kebijakan Energi Nasional sebagai upaya pemberdayaan sumber energi alternatif yang mencakup intensifikasi, diversifikasi, dan konservasi ini, benar-benar terkesan seruis dalam memenggal “cinta gila” nelayan terhadap BBM.
KKP sepertinya benar-benar serius dengan bekerja sama dengan sejumlah asosiasi/himpunan pengusaha perikanan untuk mendapatkan sebanyak 200 tabung gas khusus yang berisi komposisi antara solar dan CNG lengkap dengan enam ladang gas kecil di di Jawa Timur yang menjadi terminal pengisian. Memang, tabung berisi CNG tersebut masih harus diujicobakan sampai beberapa kali karena ada beberapa hal yang dapat menghambat penerapan seperti masih terbatasnya alokasi produsen CNG. KKP melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap akan menyebarkan teknologi tersebut ke sembilan lokasi minapolitan atau daerah sentra perikanan di Tanah Air, bila percobaan tersebut berhasil.

Namun waktu yang bergulir, membuat nelayan kembali lagi ke “pelukan” BBM. Bahkan jelang upaya pemerintah menaikkan harga BBM jenis premium per 1 April 2012 mendatang, KKP malah baru menggungkap “lagi” upaya konversi bahan bakar gas untuk nelayan. Menteri KKP, Sharif Cicip Sutardjo mengungkapkan bahwa konversi itu berada dalam koridor industrialisasi perikanan. Entah apakah upaya itu masih berhubungan dengan CNG yang sudah diujicobakan pada bulan Mei 2010, atau sebuah program yang baru sama sekali.

Nelayan di berbagai daerah di nusantara masih tergila-gila dengan BBM. Buktinya, nelayan bangkalan sampai rela “nglurug” ke kantor polisi resort setempat, setelah tersiar kabar reserse berhasil menciduk 30 ton solar hasil penimbunan, dan meminta agar hasil sitaan itu dihibahkan kepada mereka untuk digunakan melaut.
Entah sampai kapan kisah cinta nelayan terhadap BBM bisa diakhiri secara baik-baik. Jangan sampai dengan adanya usaha “pemaksaan” pemerintah, yang sedianya menaikkan harga BBM, per 1 April 2012, membuat cinta nelayan terhadap BBM terpenggal dengan sadis. Cinta memang gila. Tapi memutus cinta terhadap BBM, hanya akan membuat hati nelayan merana. Kalau mereka merana karena tidak mampu melaut lagi, niscaya ikan gurih di meja makan kita, juga akan pupus.

(Dian Purnama Putra)